Rancangan undang undang tentang hukum acara pidana militer.
Read Online
Share

Rancangan undang undang tentang hukum acara pidana militer.

  • 673 Want to read
  • ·
  • 74 Currently reading

Published by Oditurat Jenderal ABRI in [Jakarta] .
Written in English

Subjects:

Places:

  • Indonesia.

Subjects:

  • Military law -- Indonesia.

Book details:

Edition Notes

ContributionsIndonesia. Angkatan Bersenjata. Oditurat Jenderal.
Classifications
LC ClassificationsLAW
The Physical Object
Pagination83 leaves ;
Number of Pages83
ID Numbers
Open LibraryOL5038464M
LC Control Number73941948
OCLC/WorldCa11945850

Download Rancangan undang undang tentang hukum acara pidana militer.

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

is a platform for academics to share research papers. TENTANG. HUKUM ACARA PIDANA. UMUM. Dua puluh tujuh tahun perjalanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat, memahami, dan mendalami kelemahan dan kelebihan makna substansi KUHAP tersebut dalam implementasinya. 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tentang Hukum Acara Pidana 3 Pasal 1(1): Ancaman nasional adalah usaha yang dilakukan secara konsepsional melalui berbagai segi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Rancangan Undang-Undang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Ditetapkan 1 September Berlaku 19 Oktober Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum .

6 Hukum Acara Pidana mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk negara, karena adanya terjadi pelanggaran undang-undang pidana: 1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. 2. menerima rancangan dan diumumkan melalui Stb. No, 16 tanggal 5 April dan kemudian. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. BUKU KESATU ATURAN UMUM BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 Pasal 1 (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana. 2) (Diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun ) Petindak diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila dia melakukan kejahatan itu sebagai militer pemegang komando atau ditugaskan sebagai pengurus atau pengawas dari kebutuhanAngkatan Darat, Laut atau Udara. (2) Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana". Pasal 7. Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "Nederlandsch-onderdaan" dalam Kitan Undang-undang hukum pidana diganti dengan "Warga Negara Indonesia". Pasal 8. Kitab Undang-undang hukum pidana dirobah sebagai berikut: 1.

  • Pelaksanaan Pidana Tambahan Dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seorang anggota militer yang telah melakukan tindak pidana militer adalah: • Pemecatan dari dinas militer • Penurunan pangkat dan • Pencabutan hak Khusus tentang. Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang mekanisme hukum dalam proses perkara bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, harus juga memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia terutama perlindungan bagi anggota militer yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai pula dengan misi dekolinisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana. Undang-Undang Nomor 25 tahun tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer.